Persiapan Pemetaan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Lulusan Praja IPDN


Jakarta – Rabu 20 Januari 2021, Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Evaluasi Validasi dan Pemetaan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Lulusan Praja IPDN, bertempat di ruang Assessment Center lantai 4 gedung D Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan Evaluasi ini dibuka oleh, Dra. Rahajeng Purwianti, M.Si Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, dan dihadiri oleh para pejabat Administrator dan Fungsional Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Dalam evaluasi ini, membahas mengenai Validasi dan Pemetaan kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Lulusan Praja IPDN, terdapat beberapa aspek:

a. Landasan hukum kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan.

  • Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  • Pasal 5 ayat (2) tentang Penyusunan Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS;
  • Pasal 5 ayat (3) tentang Penyusun kebutuhan PNS;
  • Pasal 5 ayat (4) tentang Penyusunan Kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

b.  Persetujuan prinsip tambahan kebutuhan CPNS dari siswa/siswi IPDN Tahun Anggaran 2017/2018;

  • Formasi diberikan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang kekurangan pegawai pada masing-masing Instansi Pemerintah Daerah;
  • Alokasi formasi diusulkan oleh Pemerintah Daerah yang sudah memuat nama, jabatan, kualifikasi pendidikan dan penempatannya ditujukan kepada Menteri PANRB dan tembusan kepada Kepala BKN;
  • Pengangkatan CPNS dilakukan setelah peserta didik dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah;

 c. Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan peta jabatan pada Instansi Pemerintah Daerah  dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional;

d. Kebutuhan Formasi IPDN.

  • Mendorong perubahan Permendagri Nomor 39 Tahun 2014;
  • Menyusun kebutuhan formasi IPDN sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;

Kegiatan Persiapan Pemetaan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Lulusan Praja IPDN berlangsung dengan tetap melaksanakan protol kesehatan. 

Share:

Copyright © 2015 BIRO KEPEGAWAIAN KEMENDAGRI, All Rights Reserved.
 Chatbot Widget

    Halo,, saya Rita Kemendagri, dari Biro Kepegawaian, your virtual personal assisstant. Siap melayani anda